LPE Kabupaten Bogor berada pada angka 5,21% melebihi angka Indonesia sebesar 5,03% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 4,95%
BOGORPOS – Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor pada tahun 2024 berada di 10 besar di Jawa Barat. LPE tersebut melebihi capaian Jabar bahkan Indonesia. Merujuk data Badan Pusat Statistik yang diolah pada 14 Juli 2025.
LPE Kabupaten Bogor berada pada angka 5,21% melebihi angka Indonesia sebesar 5,03% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 4,95%.
Kemudian Indikator Makro Pembangunan (Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem) se-Provinsi Jawa Barat, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Kabupaten Bogor berada di bawah angka Indonesia dan Jawa Barat.
Dipaparkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi bersama Gubernur Dedi Mulyadi dan kepala daerah se-Jawa Barat di Lembur Pakuan Sukadaya, Kabupaten Subang, Selasa (15/7/2025) malam.
Selanjutnya, kata menteri, persentase penduduk miskin Kabupaten Bogor tahun 2024 sebesar 7.05 % berada di 10 terendah se-Jawa Barat, dibawah angka Indonesia yakni sebesar 8.57 % dan Jawa Barat sebesar 7.46 %. Untuk angka tertinggi sebesar 11.93 % yakni Kabupaten Indramayu.
Lalu estimasi persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Bogor tahun 2024 sebesar 0.52 %, berada di posisi lima terendah se-Jawa Barat. Dibawah angka Indonesia yakni sebesar 0.83 % dan Jawa Barat sebesar 0.78 %. Sementara angka tertinggi sebesar 1.72 % yakni Kabupaten Indramayu.
Sementara berdasarkan data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah yang diolah pada 14 Juli 2025, persentase realisasi pendapatan APBD se-Jawa Barat tahun anggaran 2025, Kabupaten Bogor mencapai angka 50.07% tertinggi ke 6 se-Jawa Barat.
Untuk Kapasitas fiskal APBD tahun 2025 se-Jawa Barat, Kabupaten Bogor masuk kategori kapasitas fiskal sedang. Ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang, serta pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsinya.
Di Indonesia hanya ada empat kabupaten yang masuk dalam kategori ini.
Mendagri juga menekankan pentingnya pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, realisasi APBD berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ia menerangkan, belanja pemerintah salah satunya bertujuan meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat. Peredaran tersebut penting untuk memperkuat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan dalam menghidupkan sektor swasta yang berdampak positif terhadap ekonomi.
“Konsumsi rumah tangga itu di atas 50 persen berkontribusi terhadap angka pertumbuhan ekonomi. (Faktor lainnya) investasi, kemudian juga industri, dan lain-lain,” ujarnya.
Karena itu, Mendagri mengingatkan Pemda di Jawa Barat yang realisasi belanjanya masih rendah agar terus melakukan upaya peningkatan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengungkap, rakor bersama Mendagri dan Gubernur Jabar membahas salah satunya mengenai arah kebijakan nasional, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, penyelenggaraan pemerintahan, demi pembangunan daerah yang lebih baik.
Dia berharap dengan semangat kolaborasi, bisa bergerak bersama demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik, lebih merata, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat kabupaten Bogor.
