Oleh Bambang Sutopo, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok Fraksi PKS
Menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Dr.Imam Prasojo (Dosen FISIP UI) , saat menyampaikan materi Kuliah Online Politik, bahwa Dunia sedang menghadapi Tantangan VUCA, terus bergerak cepat dan melangkah melakukan berbagai perubahan-perubahan baik didunia industri, Pendidikan, Politik maupun Pemerintahan, yaitu Industry 4.0, Education 4.0, Democracy 4.0, Governance 4.0, dan lain-lain.
Indonesia yang telah merdeka dan berusia 80 tahun ini sangat layak dan pantas untuk melakukan perubahan-perubahan menuju pengelolaan Negara dan Pemerintahan/Governance 4.0 agar sejajar dengan pengelolaan Pemerintahan di Negara-Negara lainnya di Dunia.
Inspirasi Governance 4.0 pada 80 Tahun Indonesia Merdeka adalah dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi, data, dan inovasi sosial untuk membangun pemerintahan yang adaptif, transparan, efisien, dan berpihak pada rakyat, setara dengan negara-negara maju seperti Singapura, Korea Selatan, dan lainnya.
Kalau kita ibaratkan, Governance 1.0 itu seperti mesin tik, Governance 2.0 seperti komputer tanpa internet, Governance 3.0 seperti komputer terhubung internet, sedangkan Governance 4.0 itu seperti pemerintah dengan “otak digital” yang bekerja cepat, cerdas, dan personal.
Beberapa Inspirasi Governance 4.0, menyongsong 80 Tahun Indonesia Merdeka antara lain:
1. Transformasi Digital Layanan Publik.
Semua layanan warga (KTP, izin usaha, pajak, bantuan sosial) bisa diakses dari satu portal terpadu seperti Singpass di Singapura atau GovTech di Korea Selatan.
2. Pemerintahan Berbasis Data Real-Time.
Pengambilan keputusan berbasis data terkini (big data, AI) bukan hanya laporan tahunan. Misalnya, kebijakan subsidi tepat sasaran karena data warga selalu ter-update.
3. Partisipasi Publik Digital
Warga bisa ikut menyusun kebijakan lewat platform e-participation atau citizen feedback yang langsung mempengaruhi peraturan atau program.
4. Transparansi dan Akuntabilitas Otomatis.
Semua anggaran, proyek, dan progress pembangunan terbuka untuk diakses publik, mirip Open Budget di Korea Selatan.
Inovasi Lintas Sektor, Pemerintah menjadi fasilitator inovasi, mengajak kampus, startup, dan masyarakat membuat solusi bersama.
Perubahan Menuju Pengelolaan Negara 4.0
Agar setara dengan Singapura & Korea Selatan, langkah perubahannya harus terstruktur, meliputi:
1.Digitalisasi Total Proses Pemerintahan
Semua dokumen dan proses birokrasi berpindah dari kertas ke digital. Integrasi single ID nasional yang bisa dipakai untuk semua layanan.
2. Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)
Pemanfaatan big data analytics untuk memprediksi masalah (banjir, kemiskinan, pengangguran) sebelum terjadi.
3. Pemangkasan Rantai Birokrasi
Reformasi regulasi dan simplification prosedur agar layanan publik bisa selesai dalam hitungan menit, bukan hari.
4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
ASN dengan skill digital, literasi data, dan kemampuan kolaborasi global. Insentif bagi ASN yang inovatif, bukan sekadar senioritas.
5. Budaya Kerja Agile & Kolaboratif
Pemerintah bergerak cepat, adaptif, dan siap melakukan trial & error untuk inovasi.Kolaborasi lintas kementerian/lembaga tanpa ego sektoral. Ekosistem Regulasi yang Mendukung Inovasi Sandbox regulasi untuk teknologi baru (AI, blockchain, IoT) seperti yang dilakukan Korea Selatan dalam industri 5G dan kendaraan otonom.
Berdampak Positif Jika Indonesia Berhasil melakukan Pelayanan publik setara atau lebih cepat dari Singapura. Kebijakan yang presisi, menurunkan kesenjangan sosial. Korupsi menurun drastis karena semua transparan dan otomatis.
Masyarakat lebih puas dan terlibat dalam pembangunan. Indonesia menjadi pusat inovasi regional, bukan hanya pasar.
